Gugatan Dikabulkan. “Menimbang, bahwa dalil eksepsi pada angka 1 yaitu tentang Gugatan Actor Sequitur Forum Rei, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut tidak tepat, karena gugatan Penggugat adalah menyangkut mengenai tanggung jawab dari Pelaku Usaha terhadap konsumennya, sehingga meskipun didalam pasal 118 ayat (1) HIR telah. Biaya itu dipakai buat apa aja? Buat bea administrasi di panitera, biaya-biaya surat panggilan sidang, sama bea materai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 118 HIR 142 RBg juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh. Ayat (3) menentukan, bahwa pihak yang dikalahkan dengan keputusan "verstek", senantiasa harus dihukum membayar ongkos perkara, walaupun ia kelak bisa menang perkara dalam perlawanannya terhadap putusan-verstek itu. Bg). Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada. 50 Tahun 2009). Herzien In. Berdasarkan informasi tersebut, Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H. Bg sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu. N didaerah Hukum siapa yang tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggalnya sebetulnya. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R. b. b. Actor Sequitor Forum Rei. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan : Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan; Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya). Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta. , M. Bg. Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahundalam HIR seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 71 HIR ada kata-kata satu kali 24 jam. 2. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 58 UU No. Tuntutan hak atau gugatan, dalam pasal 118 ayat (1) HIR dikatakan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa. , MH. dengan lisan, akan tetapi bagi tergugat tidak ada ketentuan boleh menjawab surat gugatan dengan lisan, malahan menurut ayat (2) pasal 121, kalau mau ia boleh menjawab gugatan itu, tetapi dengan surat. 3 M. mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara. 1 Tahun 1951. yang harus didasari alas an yang jelas dan lengkap. Pasal 118 Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Tidak menjadi soalAndi Ryza Fardiansyah. Gugatan Tertulis. 1. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan. Disyaratkan, hanya orang yang mempunyai kepentingan yang dirugikan yang dapat. 2. , SH. asas umum actor sequitur forum rei berpegang Pasal 118 ayat (1 ) HIR atau Pasal 142 ayat (1 ) Rbg, istri harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Surabaya. I. 20 Pada pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa pengadilan yang PENGERTIAN PERMOHONAN DAN GUGATAN • • • Tuntutan hak dikenal dengan sebutan gugatan. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka. KOMPETENSI RELATIF (1) Ayat 1 : gugatan diajukan ke PN di wilayah tergugat bertempat tinggal (Actor Sequitur Forum Rei) Ayat 2 : bila tergugat > 1 orang. Bg. Prinsip Dalam Pasal 118 HIR Dalam HIR prinsip ini dinormakan dalam Pasal 118 ayat (1) dimana menentukan bahwa suatu gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat. /125 ayat (1) HIR Berdasarkan Pasal 118 ayat(1) dan Pasal 121 ayat (4), panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini: 1. 23/2006. Resume Hukum Acara Perdata. ; 23 cm. I. Penjelasan Pasal 178 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Dalam ayat (1) hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. Ditujukan kepada Ketua pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewnang menjalankan eksekusi. 7 Tahun 1989 serta untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat. Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan : – Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan; – Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya). Sitae yang digariskan Pasal 118 ayat (3)HIR, bukan berasarkan actor sequitur forum rei yangdiatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Isi Jawaban Gugatan. Kewajiban mencantumkan alasan alasan ditentukan dalam pasal 195 RBg, Pasal 184 HIR, pasal 50 dqn 53 UU No. Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) R. Pengadilan Negeri yang dipilih oleh para pihak,ini harus dilakukan dengan akta Pasal 24 BW) Pengajuan gugatan lisan berpedoman pada Pasal 120 HIR/Pasal 144 R. Identitas Para Pihak Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk : – Menyampaikan panggilan, atau – Menyampaikan pemberitahuan. Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R. Pengadilan Negeri sesuai dengan domisilinya, sesuai dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri agar berwenang memeriksa gugatan pada daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Tergugat. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR). 1. Mengingat 1. Anda harus membuktikan bahwa debitur tidak mau membayar hutang yang telah jatuh tempo. 7. , MH. (RELEVANSI ANTARA PASAL 118 AYAT (1) HIR ATAU PASAL 142 AYAT (1) RBG DENGAN PASAL 66 DAN PASAL 73 UU NO. 7 Tahun 1989);. a. Penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, setidaknya ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan perdata. Jika tergugat terdiri dari beberapa orang yang memiliki domisili hukum yang berbeda-beda, maka Penggugat boleh memilih ditempat tinggal salah seorang Tergugat. 4) Gugatan dibuat dengan cermat dan terang. 239K/Sip/1968. 35 Tahun 1999, sekarang menjadi Pasal 16 ayat (1) UU No. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut, disyaratkan bahwa tuntutan hak atau gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan seseorang, dapat diajukan dengan surat gugatan (surat permohonan) yang ditanda-tangani oleh penggugat atau kuasanya, dan diajukan kepada pengadilan negeri. 28. sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv. Menurut pasal 118 ayat (1) hir, guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan. Pasal 66 UU No. Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Pasal 118 ayat (1) HIR . Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R. :Tentang Pengajuan Surat Gugatan. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pengajuan gugatanPenggugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, secara hukum telah menyalahikompetensi relatif, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR . Pendaftaran Gugatan Langkah pertama mengajukan gugatan perdata adalah dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke pengadilan. Pasal 183 KUHAP, pada asasnya mengatur tentang:13 ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benarPasal 125 ayat (1) HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak. 1941-44)/Hukum Acara Perdata (“HIR”) mengatur: “Bila dengan. Dengan demikian dapat dengan mudah dan langsung mengetahui pasal-pasal mana yang diatur oleh HIR dan RBg beserta penerapannya dalam yurisprudensi. bahwa apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah yang dihipotikkan berlakukan ketentuan pasal 200 ayat (1) HIR; k. ,MH ABSTRAKSI Perjanjian Adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH Perdata). Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Oleh karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. b. Pasal 1 18 ayat 1 HIR, seharusnya . ÐÏ à¡± á> þÿ > @ þÿÿÿ+ , - . Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV, putusan sela adalah putusan yang diambil atau dijatuhkan hakim dan bukan putusan akhir atau eind vonnis, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya – berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian . 1 f Kompetensi absolut: Kewenangan. 121. Peraturandalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R. Pas. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan. Putus : 18-12-2017 — Upload : 18-01-2018 Putusan PT DENPASAR Nomor 199/Pdt/2017/PT DPS. , MH * 1. Asas-Asas Hukum Acara Perdata. tersebut karena berdasarkan Pasal 118 ayat 3 jo. Pasal 118 HIR / 142 RBg :. IV/No. Namun, dalam ber-Acara di. D. 118 putusan itu ditandatangfani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sedangkan apabila paniteranya yang berhalangan menandatanginya, hal itu harus dicatat saja dalam berita acara. Buku Ajar Hukum Acara Perdata. 16 1941 no. 3. Isi Jawaban Gugatan dapat mengandung beberapa hal : • Eksepsi (tangkisan/sanggahan). R. Kompetensi relatif 2. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. PENGAJUAN GUGATAN. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:. Namun asas ini (actor sequitor forum rei) ada pengecualiannya yaitu: a. R. Anda atau kuasa hukum Anda mendatangi pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi non-muslim (UU No. Untuk itulah tulisan ini berusaha mengelaborasi apakah forum rei sitae dapat diterapkanPasal 120 HIR/Pasal 144 RBgmengatur jaminan itu. Fungsinya untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Pasal 118 ayat (1) HIR Asas: Actor Sequitur Forum Rei SRI LAKSMI A. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan. Misalnya, eksepsi ne bis in idem, ditarik dari kontruksi Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 2. Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan. H. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat danKOMPETENSI RELATIF (pasal 118 (1) HIR) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Pemberian Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Het Herzien Inlandsch Reglement (”HIR”) yang berbunyi sebagai berikut : Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa. (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya; (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Ketentuan tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa “setiap orang yang menurut perjanjian atau undang-undang wajib melakukan atau tidak melakukan suatu. 48 / 2009 dan pasal 142 RBg/pasal 118 HIR. Pasal 180 ayat (1) HIR terdapat pengecualian bahwa putusan pengadilan negeri dapat dieksekusi meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, atau biasa disebut dengan. Dengan demikian, oleh karena tujuan pencantuman agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas wajib. 184 ayat(1) dan Psl. Gugatan Diajukan Secara Tertulis Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R. baru pengadilan akan mengabulkan. Menimbang bahwa mengenai permintaan pembebanan biaya perkarakepada pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam petitum. 3 1. Pasal 118 ayat (1). Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. Mr. Cara mengajukan gugatan 3. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Apakah yang dimaksud "alasan hukum" itu? Penjelasan Pasal 123 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Kuasa yang boleh mewakili sebagaimana tersebut dalam pasal ini ada dua macam, yaitu yang biasa disebut "Kuala umum" dan kuasa khusus". ” Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif. D. relatif maka berdasarkan Pasal 118 ayai 1 HIR atau Pasal 142 ayat 1RBG, Pengadilan Negeri harus memberikan putusan terlebin dahulu mengenai Eksepsitersebut secara tersendiri yang terpisah dengan pokok perkara, sedangkan eksepsi yangbukan masalah kompetensi akan diputus bersamasama dengan pokok perkara ;. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relafif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut :Pasal 118 HIR PDF adalah pasal yang penting dalam hukum perdata di Indonesia. Kompetensi relatif 2. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) : -. 225. Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang berbunyi: “ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan sarat gugatan, yang di tandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah menurut Pasal 123 HIR /147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. dengan lisan, akan tetapi bagi tergugat tidak ada ketentuan boleh menjawab surat gugatan dengan lisan, malahan menurut ayat (2) pasal 121, kalau mau ia boleh menjawab gugatan itu, tetapi dengan surat. 50 Tahun 2009) b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); (c). · Pasal 148 R. Pengaturan pengajuan gugatan pada Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia diregulasikan melalui pasal 118 HIR yang keberlakuannya di pulau Jawa dan Madura atau dalam pasal 142 RBg yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian melalui perantara Hakim dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sehingga dapat dieksekusi. [1] Identitas yang harus disebut dalam surat gugatan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) H. Dalam praktik pengadilan, khususnya hukum acara perdata, urgensinya dapat dipahami dari istilah ‘gugatan salah alamat’. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R. , SH. Apabila perceraian telah terjadi, maka. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 9 Lih. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R. Tempat tinggal atau domisili adalah tempat dimana seseorang. Pasal 68 A UU No. Asasnya adalah Actor sequitur forum rei (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 (1) Rbg) jadi : gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal b. -. Kebebasan Memilih pada Pihak Penggugat, Pemilihan domisili kompetensi relatif yang digariskan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pasal 142 ayat (4) RBg atau Pasal 99. diajukan dengan surat. Bagian 1. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R. Dalam kedua Pasal 6 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. Salam Yuridis. ” Pasal 8 Jika kedapatan badan manusia yang rupanya mati, tetapi agaknya ada kemungkinan masih bernyawa, haruslah dilakukan daya-upaya dan penjagaan yang sebaik-baiknya menurut keadaan itu dan kalau dapat, dengan segera diminta pertolongan tabib. Sita jaminan. –. Tuntutan hak yang di dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. 3 Th. Pertimbangan yang cukup. Bg jo. Sebelum melaksanakan eksekusi. Menariknya, Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan dua istilah menarik yakni ‘tempat kediaman tergugat’ dan ‘tempat tinggal penggugat’. Namun mereka juga boleh didampingi oleh kuasa hukumnya ( Advokat atau dengan. 2) Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada. Sumber : Pasal 118 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Share Facebook Twitter Google+ e-mel Pinterest WhatsApp Telegram LINE. Asas forum rei sitae di Indonesia, diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR. Hal ini juga sesuai dengan maksud gugatan yaitu permintaan atau permohonan langsung kepadaPasal 123 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui. diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar jawa dan Madura. Pasal 118 HIR PDF adalah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh. pasal 32 ayat (2) UU No. 7.